Jayapura – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura melaksanakan rapat dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kebijakan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Jayapura, didampingi oleh Wakil Ketua, serta diikuti oleh para Hakim, para Kepala Subbagian (Kasubbag), dan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di lingkungan PTUN Jayapura. Rapat ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi seluruh aparatur pengadilan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTUN Jayapura. Pembahasan meliputi penguatan komitmen bersama seluruh aparatur, evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah berjalan, serta identifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian predikat WBK dan WBBM.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Seluruh aparatur diharapkan dapat terus menjaga integritas serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketua PTUN Jayapura dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan kerja sama seluruh unsur di lingkungan PTUN Jayapura agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Melalui pelaksanaan rapat ini, diharapkan seluruh jajaran PTUN Jayapura semakin memperkuat komitmen dan langkah nyata dalam membangun satuan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi PTUN Jayapura dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dengan semangat kebersamaan dan integritas, PTUN Jayapura terus berupaya mewujudkan lembaga peradilan yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Bersama membangun peradilan yang bersih, berintegritas, dan melayani.
