Website Resmi
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta
Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN
Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Jakarta Pusat
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Jl. AP Pettarani no. 45 Makassar
Kejaksaan Tinggi Papua
Jl. Tj. Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua
Kamis, 24 Februari 2022. Bertempat di ruangan media center berlangsung rapat Tim Survei Pembangunan Zona Integritas yang dipimpin oleh koordinator tim Panitera Bapak Suyadi, S.H yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. Rapat ini dilaksanakan guna membahas tugas dari Tim Survei, termasuk didalamnya perencanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Tata […]
Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Mengucapkan Selamat Hari Raya IDUL FITRI 1443 H Taqaballallahu Minna Waa Minkum, Taqabbal Yaa Kariim Mohon Maaf Lahir dan Batin
Berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor 003/1360/SET tanggal 3 Februari 2022 dan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Peningkatan Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Jayapura. Perubahan Jam Kerja dan Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Senin – Jumat : […]
Loading ...
Indonesian
English
Indonesian
Contoh Surat Gugatan Dan Surat Kuasa.
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
