Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Mahkamah Agung Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 11 November 2026 tentang Pelaksanaan Uji Publik dan Penyampaian Pendapat Masyarakat Terhadap Calon Hakim, bersama ini kami mengundang aparatur Mahkamah Agung dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam uji publik dengan menyampaikan masukan atau pendapat terhadap calon hakim yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dari PTUN Jayapura.
|
|
M. ILTIZAM AL-HUSNA |
CHRIS EMILIANS PUTRA JACOBUS |
RUDOLOF M. LEKITOO |
Uji publik dan penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan catatan atau rekam jejak negatif terhadap perilaku calon hakim yang mencakup 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:
1. Kejujuran. Mencakup perilaku antisuap, antigratifikasi, tidak melakukan pungutan liar (pungli), tidak menyalahgunakan keuangan negara maupun keuangan perkara, tidak melakukan kolusi dan nepotisme, serta jujur dalam melaporkan harta kekayaan.
2. Profesionalisme. Mencakup perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, seperti tidak melakukan interaksi dengan pihak beperkara yang tidak sesuai dengan ketentuan, bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan, disiplin jam kerja, memiliki komunikasi profesional, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga hubungan kerja yang harmonis (dengan sesama rekan kerja, atasan, maupun bawahan), serta tidak menunjukkan afiliasi atau keberpihakan politik.
3. Kesusilaan. Mencakup perilaku menjaga norma kesopanan dan kesusilaan, seperti tidak berbuat amoral/cabul baik dalam perkataan maupun perbuatan, tidak berselingkuh atau menjadi selingkuhan dari seseorang yang memiliki pasangan sah, bersikap sopan dan santun, tidak melakukan perjudian, tidak menyalahgunakan narkoba, tidak memiliki perilaku seksual yang menyimpang, menyelesaikan kewajiban utang piutang secara bertanggung jawab, serta tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan (flexing).
Apabila ditemukan calon hakim yang tidak memenuhi standar integritas atau terindikasi melakukan pelanggaran perilaku sebagaimana di atas, pendapat dapat disampaikan melalui tautan: https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik atau klik pada foto pegawai di atas paling lambat pada tanggal 23 November 2026.
