Jayapura – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan I Tahun 2026 yang bertempat di Ruang Media Center sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas layanan bantuan hukum tetap optimal bagi masyarakat pencari keadilan.
Rapat dipimpin oleh Hakim Pengawas Bidang Hukum, Bapak Janathul Firdaus Tirtayasa, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Panitera Muda Hukum, jajaran Kepaniteraan Muda Hukum, dan perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan Sejati sebagai mitra penyedia layanan Posbakum.
Dalam pelaksanaannya, rapat membahas berbagai aspek penting terkait penyelenggaraan layanan Posbakum selama Triwulan I, meliputi evaluasi pemberian informasi hukum kepada masyarakat, pendampingan, serta layanan perkara prodeo. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh layanan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selain itu, aspek integritas petugas menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Ditekankan kembali bahwa petugas Posbakum dilarang menerima klien pribadi di lingkungan kantor, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam pemberian layanan.
Rapat juga menyoroti pengelolaan anggaran serta kewajiban pelaporan secara berkala sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, PTUN Jayapura terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang berkualitas, mudah diakses, serta berintegritas. Diharapkan, keberadaan Posbakum dapat semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan hukum.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posbakum di lingkungan PTUN Jayapura.
